Lagi-lagi tentang knalpot racing (aftermarket)



Masalah knalpot memang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Masih ingatkan dulu pertikaian di sosmed antara penggiat knalpot ori vs knalpot purbalingga yang hingga kini masih berkelanjutan. Tapi kali yang ingin saya bahas adalah adanya penindakan dari pihak berwajib mengenai knalpot aftermarket atau lebih sering dikenal dengan knalpot racing.



Dari repost akun instagram diatas nampak aparat melakukan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing. Menurut UU Lalu lintas pasal 285 berbunyi

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Nah si pasal ini tidak menyebut spesifik pelarangan penggunaan knalpot racing. Aparat menggunakan kata-kata "tidak memenuhi persyaratan teknis" makanya di tindak. Okelah kalau knalpot brong atau knalpot abal-abal atau knalpot KW yang memang tidak ada lulus sertifikasi. Nah knalpot yang memiliki brand besar yang notabene sudah melakukan riset kebisingan knalpot juga ikutan di tertibkan. Tentunya ini kurang fair. Bayangkan satu merek knalpot asal jadi dan satunya lagi mengeluarkan biaya riset yang aduhai nominalnya. Kalau mau fair ya sertifikasi semua merek knalpot. Atau kasi polisi desibel meter untuk ngukur kekencangan bunyi knalpot. Jangan pakai "rasanya" bising atau ini bukan knalpot standar. Kerja  profesional tentu harus didukung dengan peralatan yang memadai bukan.

Kalau mau yang membahas masalah ini orang yang ngerti hukum, silakan mampir kesini
Previous
Next Post »
0 Komentar